Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia di Buton sayangkan TPP dan tunjangan ASN Belum ada kejelasan.
Takawa Buton, Kabar Polisi Online -Kamis 21 November 2024 Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia ( LPPN-RI ) yang ada di Buton sangat menyayangkan jika TPP, insentif, tunjangan ASN pemkab Buton tidak di bayarkan apalagi sudah terbitkan dalam Perbup no 16 tahun 2024 bahkan terdengar bahwa guru, dokter ada yang belum mendapatkan haknya selama beberapa bulan.
Dalam pernyataan beberapa pejabat daerah Buton bahwa anggaran daerah sudah defisit, anggaran yang di potong itu di alihkan ke beberapa proyek, bahkan pernyataan PJ bupati ( L Haruna, S.P.,M.Si ) dalam media online mengatakan pemotongan anggaran TPP di alihkan untuk menutupi gaji ASN yang di pangkas 4 bulan serta menutupi ADD yang di potong Pj bupati sebelumnya ( Drs. La Ode Mustari, M.Si )
Namun pernyataan PJ bupati periode Agustus 2023 s.d mei 2024 ) Mengatakan bahwa inikan sudah di anggarkan selama setahun dan sudah d bahas di DPRD sehingga keluar Perda.
Sangat di sayangkan jika pejabat berbeda narasi dalam penjelasan mengenai anggaran TPP dan tunjangan ASN, yang seharusnya ada solusi dan jawaban yang pas buat Pegawai dan yang menarik perhatian adalah mengenai pemotongan ADD dan gaji ASN selama 4 bulan sehingga anggaran untuk menutupi tersebut harus di ambilkan dari TPP ASN dari penjelasan kepala BPKAD sebelumnya mengatakan pemotongan ini di lakukan di jadikan proyek fisik.
Dalam aksi demo yang di lakukan forum pegawai ASN kabupaten Buton ( FORSI ) dan himpunan mahasiswa Islam ( HMI ) Buton di kompleks perkantoran takawa dan berakhir di gedung DPRD Buton dan di terima di aula DPRD pemantau tingkat wilayah LPPN-RI Muh. Hasyim mengapresiasi tindakan anggota DPRD Yuliadin yang dengan tegas mengatakan bahwa DPRD akan mengawal hal ini sampai selesai, dan akan memanggil ke DPRD semua yang terkait dalam hal ini, jika ada mafia dalam hal ini kita akan ajukan untuk proses hukum yang berlaku.
ya sangat di sayangkan jika TPP dan beberapa pegawai kabupaten Buton belum mendapatkan haknya yang seharusnya selaku pimpinan yakni dalam hal ini adalah PJ Bupati mempunyai solusi dan jawaban yang pas mengenai hal ini, artinya ASN pikirannya tidak kemana - mana.
Laporan : Muh Hasyim
Editor : Moch Amir D/Andi Eka,/Andi A Effendy
